TEMBOK-TEMBOK MOBILITAS REMAJA PEREMPUAN: NARASI KECIL FILM “KEMBANG 6 RUPA”

 In Opini, Ulasan
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Dok. Redaksi

Data Komnas Perempuan di tahun 2015 mencatat, setidaknya 881 kasus kekerasan terjadi setiap harinya. Akhir-akhir ini, kasus kekerasan terhadap perempuan mengisi kanal-kanal berita massa di Indonesia. Mulai dari kasus YY di Rejang Belong, Bengkulu; hingga yang paling terkini, peristiwa yang dialami oleh pekerja pabrik di Tangerang, Banten. Fakta yang paling memprihatinkan selanjutnya adalah para pelaku dari kedua contoh kasus di atas masih tergolong remaja bila ditilik secara umurnya. Pada titik ini kita kerap bertanya-tanya, “Apa yang salah?”

– – –

Arus persebaran informasi yang demikian kencang membuat media massa seringkali berat sebelah dalam menampilkan berita. Rating menjadi alasan utama sebuah informasi direproduksi berulang-ulang. Kecenderungan media massa lantas hanya mengangkat narasi besar dalam suatu pemberitaan kasus, tanpa menggali akar persoalan di balik kekerasan terhadap perempuan. Tak hanya itu, narasi yang mengedepankan cara pandang remaja pun masih belum banyak dilirik meskipun jumlah remaja di Indonesia sendiri diproyeksikan Badan Pusat Statistik tahun ini mencapai 63 juta jiwa. Bila ditarik lebih jauh lagi, spektrum persoalan remaja di Indonesia tak hanya sekadar persoalan kekerasan semata, namun lebih luas dari itu. Upaya untuk memetakan spektrum persoalan remaja inilah yang coba dilakukan oleh Yayasan Kampung Halaman (KH), manakala memutarkan film dokumenter omnibus “Kembang 6 Rupa” di studio XXI Kota Kasablanka Jakarta Selatan, pada tanggal 21 Mei 2016 yang lalu.

6 dokumenter pendek kolaborasi pembuat film dokumenter dengan KH menukil cerita keseharian 6 remaja perempuan di 6 wilayah transisi di Indonesia, mulai dari Kuningan, Indramayu, Sumedang, Sleman, Sumbawa, dan Wamena. Narasi yang diangkat pun sederhana namun subtil. Ada cerita Anih (15 tahun) dan segenap penghayat di Kuningan yang kesulitan dalam mendapatkan perangkat administrasi negara, mulai dari akta kelahiran hingga akta nikah. Ini dikarenakan kepercayaan mereka tidak diakui negara meskipun dalam UUD sudah dijamin. Tak jauh dari Kuningan, Pipit (16 tahun) di Sumedang harus berhadapan dengan stigma ‘cabe-cabean’. Prestasinya di bidang olahraga bahkan tak diindahkan oleh kepala sekolahnya. Lain lagi dengan Lala (17 tahun) dan anggota perempuan sub-karang taruna GAMA 55 di Krapyak, Sleman, yang dianggap tidak memiliki potensi. Padahal remaja perempuan GAMA 55 jauh lebih aktif, mulai dari memfasilitasi pembayaran rekening listrik hingga dalam acara-acara di Krapyak. Bahkan Lala sendiri pun terlibat di beberapa ekstrakurikuler hingga menuai prestasi untuk sekolahnya. Sementara di Desa Amis, Ika (16 tahun) yang putus sekolah dari SMP akibat masa lalunya yang buruk ingin segera keluar dari desanya. Usia yang masih muda dan keinginan ibunya untuk tetap di Indramayu membuatnya frustasi. Beda Ika, beda pula Maesarah. Maesarah (17 tahun) dalam film “Haruskah ke Negeri Lain” bertutur tentang kehendaknya bekerja di Malaysia namun terjebak dalam jaring laba-laba seputar biaya keberangkatan yang melibatkan pihak sekolahnya. Film “Agnes, Pewaris Budaya Dunia? sendiri mengisahkan cerita Agnes (17 tahun) yang tak hanya berjuang menyambung hidup dengan berjualan noken untuk menghidupi bayi putrinya sebagai orang tua tunggal di Distrik Asolokobal, Wamena, namun untuk membiayai sekolahnya sendiri yang terhenti karenanya.

Dialog antara remaja subyek dengan tamu undangan berlangsung usai pemutaran. “Seberapa pentingkah kolom agama dalam suatu dokumen? Seberapa pentingnya nilai agama di dalam rapor?”, tanya Anih, remaja yang menjadi subyek film “Karatagan Ciremai”. Bivitri Susanti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia menanggapi pertanyaannya. “Sesungguhnya tidak penting esensinya. Tapi masalahnya adalah ketika kita bernegara kemudian ada urusannya dengan administrasi negara. Ada akta kelahiran, KTP, dan sebagainya. Terus terang, saya sendiri orang hukum. Tapi sebagai orang hukum, seringkali tidak paham kenapa peraturan tersebut diciptakan”.

Polemik peraturan di Indonesia rupanya tak berhenti di situ. Harris Iskandar dari Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) angkat bicara manakala diskusi mulai menggali persoalan yang dialami Agnes. “Kalau secara aturan dan kebijakan kami menjamin kepastian untuk mendapatkan pendidikan”, tukas beliau. Tak ubahnya dengan biaya pendidikan yang coba diupayakan melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Harris mengakui adanya kendala dalam mengimplementasikan beragam aturan kebijakan dan program. “Karena ada resistensi dari orang tua. Itu banyak terjadi di tempat-tempat yang kami sampai sekarang belum berhasil mengubah mindset masyarakat dan keluarga tentang kasus-kasus (Agnes) seperti ini”, paparnya.

Pola pikir masyarakat yang patriarkal kerap mengarah pada obyektifikasi pada perempuan. Obyektifikasi dalam bentuk kontrol-kontrol atas peran sosial maupun tubuh berujung pada pelemahan akan kedudukan perempuan. Menurut Henny Supolo, pendiri Yayasan Cahaya Guru dan Sekolah Guru Kebhinekaan, pelemahan ini terlihat pada kasus Lala dan teman-teman perempuan di Krapyak, begitu pula Pipit di Sumedang. “Jelas sekali Pipit mempunyai seorang kepala sekolah yang dengan tenang mengatakan bahwa tidak ada potensi, dengan tenang mengatakan bahwa tanpa jilbab adalah dosa”, ulas Henny.

Keenam film omnibus “Kembang 6 Rupa” jelas menunjukkan betapa dominasi maskulin demikian merasuk ke dalam berbagai struktur mulai dari sosial hingga aktivitas produktif dan reproduktif, dalam ranah publik hingga privat sekalipun. Dominasi terstruktur inilah yang melahirkan diskriminasi struktural. Antropolog Perancis, Pierre Boerdieu1), menyatakan bahwa struktur dominasi tersebut adalah produk dari suatu kerja reproduksi tanpa henti (jadi bersifat historis), dilakukan oleh manusia sebagai agen tunggal maupun institusi. Di Indonesia, diskriminasi struktural sendiri memiliki rekam jejak yang panjang bermula dari masa kolonialisme yang dilakukan oleh penjajah dan elit-elit lokal. Setelah merdeka, ketiadaan penjajah justru membuat elit-elit lokal semakin leluasa bergerak dan muncul dalam bentuk-bentuk yang beragam2). Sekarang bila merunut pada narasi-narasi yang tersampaikan dalam film Kembang 6 Rupa, pihak guru dan sekolah yang seharusnya tampil sebagai agen pembebasan pun justru berperan sebaliknya. Mereka justru menekan akses mobilitas perempuan. Eksesnya pun terlihat dalam film, seperti sekolah yang mematok pungutan biaya administrasi penyaluran TKI ke Maesarah. Atau sekolah yang memaksa Anih untuk memilih satu dari enam agama tanpa mengindahkan kepercayaan Sunda Wiwitan yang dianutnya. Ini membuat apa  yang disebut oleh Inayah Wahid yang hadir dalam pemutaran sebagai hilangnya otonomi terhadap diri sendiri. Ketika otonomi terhadap tubuh sudah terlucuti, bagaimana mungkin kita dapat berbicara tentang kesetaraan gender, pemberdayaan, apalagi kemandirian?

Inayah Wahid, Henny Supolo, maupun Harris Iskandar sama-sama mengajukan pendidikan sebagai alat utama untuk melawan pemikiran dominasi maskulin sejak dini. Mengingat dominasi maskulin sudah demikian sistemik, maka peraturan dan kebijakan yang mengatur masyarakat turut genting untuk dikaji dan diubah sebelum diimplementasikan ulang. Dewasa ini, partisipasi perempuan di wilayah-wilayah yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki semakin meningkat di tengah-tengah ketimpangan yang terjadi. Kebangkitan tersebut merupakan modal potensial yang perlu kita sadari bersama. Selain itu, pendidikan yang membebaskan perlu dilakoni di tingkat keluarga. Tidak hanya dilakukan oleh figur ibu semata, namun juga oleh figur ayah. Dukungan figur ayah menjadi hal yang penting bagi anak dan remaja perempuan mengingat posisinya yang secara langsung mewakili representasi patriarki. Prima Rusdi, salah satu produser Kembang 6 Rupa pun menegaskan pentingnya figur ayah. “Penting sekali kita mulai lebih melibatkan peran bapak dalam pertumbuhan adik-adik perempuan. Karena susah ya kalau yang dilawan terutama tradisi lingkungan yang sangat patriarkal. Peran ibu itu tidak akan tergantikan, tapi semua akan lebih berperan kalau bentuknya lebih kerjasama antara ibu dan bapak”, ungkap Prima.

– – –

Mendaulat kasus YY sebagai puncak gunung es sederet kasus serupa tanpa menyadari dominasi maskulin yang menjadi faktor di baliknya adalah hal yang naif. Secuil narasi yang disajikan dalam “Kembang 6 Rupa” pun menjadi alternatif tontonan yang efektif untuk melihat dan mengidentifikasi perspektif tersebut lebih mendalam. Karena bagaimanapun juga, perubahan tetap diawali dari kemauan mengenali diri sendiri dan lingkungan sekitar.

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Simak yang lain Yuk!

CATATAN KAKI   [ + ]

1. 2010. Dominasi Maskulin. Yogyakarta: Jalasutra (hal: 49-50).
2. Pada tahun 1960-an saat kemelut reformasi Agraria, terdapat istilah “7 setan desa” yang muncul, yakni tuan tanah jahat, lintah darat, tukang ijon, kapitalis birokrat (pegawai negeri yang korup), tengkulak jahat, bandit desa dan penguasa jahat.
X

Bagi konten ini dengan kawan

Hi, konten ini mungkin menarik untukmu: TEMBOK-TEMBOK MOBILITAS REMAJA PEREMPUAN: NARASI KECIL FILM “KEMBANG 6 RUPA”!
Buka tautan berikut:
https://berisik.id/tembok-tembok-mobilitas-remaja-perempuan-narasi-kecil-film-kembang-6-rupa/